Klik Today || Penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan dasar, hingga pengembangan agroindustri dan pariwisata menjadi sejumlah agenda penting dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2027.
Berbagai isu tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna ke-24 DPRD Kabupaten Sukabumi, Jumat (2/10/2026), dengan agenda penyampaian jawaban Bupati Sukabumi atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda APBD 2027.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali, didampingi Wakil Ketua III Ramzi Akbar Yusuf. Hadir dalam rapat tersebut Wakil Bupati Sukabumi H. Andreas, anggota DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala perangkat daerah, camat se-Kabupaten Sukabumi, serta undangan lainnya.
Jawaban pemerintah daerah itu merupakan tindak lanjut atas pandangan umum tujuh fraksi yang disampaikan sehari sebelumnya. Berbagai masukan tersebut menjadi bahan evaluasi untuk mempertajam program pembangunan sekaligus menyesuaikan prioritas belanja dengan kemampuan fiskal daerah.
PAD Digenjot, Beban Masyarakat Diperhatikan
Salah satu perhatian utama dalam pembahasan APBD 2027 adalah optimalisasi PAD. Pemerintah Kabupaten Sukabumi menjelaskan, upaya tersebut akan dilakukan melalui digitalisasi pajak dan retribusi, pemutakhiran data wajib pajak, penagihan piutang, serta penggalian potensi pendapatan daerah.
Evaluasi kinerja badan usaha milik daerah (BUMD) juga menjadi bagian dari strategi untuk memperkuat penerimaan. Namun, peningkatan pendapatan tidak diarahkan dengan menambah beban masyarakat, melainkan melalui optimalisasi potensi yang tersedia dan perbaikan tata kelola.
Pemerintah menegaskan, penyusunan Raperda APBD 2027 tetap mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah, termasuk RPJMD, RKPD, serta KUA-PPAS, dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal yang dimiliki.
Agroindustri dan Pariwisata Jadi Penggerak Ekonomi
Dalam arah pembangunan 2027, pemerintah mengusung tema “Penyiapan Ekosistem Pendukung untuk Penguatan Agroindustri dan Pariwisata.”
Tema tersebut diterjemahkan melalui penguatan sektor pertanian, peningkatan konektivitas wilayah, pengembangan destinasi wisata, serta pembangunan rantai pasok yang mampu menghubungkan produk lokal dengan pasar yang lebih luas.
Pengembangan agroindustri tidak berhenti pada peningkatan produksi pertanian. Pemerintah juga mendorong pengolahan hasil, standardisasi, sertifikasi, dan perluasan akses pemasaran agar produk lokal memiliki nilai tambah.
Di sisi lain, pariwisata berbasis komunitas, UMKM, koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi bagian dari upaya memperluas manfaat pertumbuhan ekonomi hingga ke tingkat desa.
Pemerintah juga menekankan pemanfaatan produk dan tenaga kerja lokal agar belanja pembangunan dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat Kabupaten Sukabumi.
Infrastruktur dan Layanan Dasar Tetap Jadi Prioritas
Persoalan infrastruktur turut menjadi perhatian fraksi-fraksi DPRD. Pemerintah menyampaikan bahwa pembangunan dan perbaikan jalan akan ditentukan berdasarkan tingkat kerusakan, urgensi, manfaat, serta kemampuan anggaran daerah.
Selain jalan, perhatian juga diberikan terhadap perbaikan fasilitas sekolah, dukungan bagi guru agama dan pendidikan anak usia dini (PAUD), serta keberlanjutan jaminan kesehatan masyarakat.
Pemerataan pelayanan kesehatan menjadi bagian dari agenda pembangunan yang harus berjalan beriringan dengan penguatan ekonomi. Dengan demikian, alokasi anggaran tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga pada kualitas layanan yang langsung dirasakan masyarakat.
Dalam aspek mitigasi bencana, pemerintah memaparkan dukungan sistem peringatan dini berupa lima sensor sesar yang tersebar di lima kecamatan dan lima sirene di dua kecamatan. Kesiapsiagaan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah.
Efisiensi Anggaran dan Pengawasan Diperkuat
Pemerintah menegaskan, efisiensi anggaran bukan sekadar memangkas belanja, melainkan memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan manfaat nyata. Prinsip value for money menjadi salah satu pendekatan dalam meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran.
Pemantauan dan evaluasi program akan diperkuat melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Sementara itu, penyaluran bantuan keuangan desa akan disertai penguatan verifikasi dan pendampingan. Penggunaannya diarahkan untuk mendukung infrastruktur dasar, pengembangan UMKM dan BUMDes, pelayanan sosial, pemberdayaan masyarakat, penguatan ekonomi desa, serta ketahanan pangan.
Berbagai agenda tersebut selanjutnya akan dibahas lebih mendalam melalui rapat kerja komisi DPRD bersama perangkat daerah terkait.
Tahapan pembahasan ini menjadi ruang untuk menguji kebutuhan program, mempertajam prioritas belanja, dan menyesuaikan rencana pembangunan dengan kemampuan keuangan daerah sebelum Raperda APBD Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2027 memasuki pembahasan lanjutan menuju kesepakatan bersama. (*)
Editor : sin70
