Klik Today || Kepala desa diminta tidak hanya menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa, tetapi juga mampu merespons setiap persoalan serta aspirasi masyarakat secara terbuka.
Komunikasi yang baik dinilai menjadi salah satu kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintahan desa.
Pesan tersebut disampaikan Bupati Sukabumi H. Asep Japar saat memberikan arahan dalam kegiatan Harmonisasi Kebijakan Desa Mubarakah di Pendopo Sukabumi, Jumat (13/11/2026).
Di hadapan para kepala desa, Asep mengingatkan bahwa posisi kepala desa sangat strategis karena menjadi penghubung langsung antara pemerintah daerah dan masyarakat.
Keberhasilan pembangunan daerah tidak bisa dilepaskan dari peran aktif pemerintahan desa.
Namun, ia juga menyoroti pentingnya sikap kooperatif aparatur desa ketika menghadapi pertanyaan maupun kritik dari berbagai elemen masyarakat.
Termasuk surat permintaan klarifikasi yang disampaikan lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi kemasyarakatan hingga mahasiswa.
Menurutnya, setiap pertanyaan sebaiknya ditanggapi melalui komunikasi yang baik, bukan justru dihindari.
“Kalau ada surat yang sifatnya mempertanyakan, lebih baik kita jawab. Kita hadapi dengan baik melalui komunikasi,” ujarnya.
Asep bahkan mendorong agar komunikasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa tidak berhenti pada kegiatan formal.
Pemkab Sukabumi berencana membentuk forum dialog kepala desa yang dibagi ke dalam enam wilayah.
Forum ini disiapkan sebagai ruang untuk menyampaikan berbagai persoalan, kebutuhan, serta kendala pembangunan di masing-masing desa.
Sementara itu, Harmonisasi Kebijakan Desa Mubarakah juga menjadi bagian dari upaya menyamakan pemahaman pemerintah desa terhadap 12 program prioritas Bupati Sukabumi.
Sistem evaluasi kinerja desa akan diselaraskan dengan arah kebijakan tersebut guna mendorong terwujudnya Desa Mubarakah.
Persoalan transparansi turut menjadi perhatian dalam kegiatan ini. Melalui sesi Literasi Keterbukaan Informasi Publik Badan Publik Desa, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, Husni Farhani Mubarok, memberikan pemahaman mengenai kewajiban badan publik desa dalam menyediakan informasi yang dapat diakses masyarakat.
Dengan demikian, tantangan pemerintahan desa bukan semata menjalankan program pembangunan, melainkan juga memastikan masyarakat memperoleh ruang komunikasi dan akses informasi yang memadai.
Responsivitas dan keterbukaan menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola desa yang dipercaya warganya. (*)
Editor : sin70
