DPRD Kabupaten Sukabumi Setujui Dua Raperda, Sembilan Regulasi Masuk Agenda 2027

Klik Today || DPRD Kabupaten Sukabumi menyepakati dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Persetujuan tersebut mencakup Raperda tentang Desa dan Raperda Perubahan Keempat atas Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Keputusan itu diambil dalam Rapat Paripurna ke-28 Tahun Sidang 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, Senin (16/11/2026). Selain dua Raperda tersebut, rapat juga menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027 serta menyetujui penyempurnaan hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap APBD 2027.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali, didampingi Wakil Ketua II H. Usep. Hadir Bupati Sukabumi Asep Japar, jajaran anggota DPRD, unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, camat se-Kabupaten Sukabumi, serta undangan lainnya.
Dua Raperda yang disepakati masing-masing dituangkan dalam Keputusan DPRD Nomor 24 Tahun 2026 tentang Raperda Desa dan Keputusan DPRD Nomor 25 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat Perda Nomor 7 Tahun 2016.
Keduanya telah melalui pembahasan bersama antara DPRD dan pemerintah daerah serta memperoleh fasilitasi Gubernur Jawa Barat. Persetujuan bersama selanjutnya dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani Bupati dan pimpinan DPRD. Tahap berikutnya, kedua Raperda disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat untuk memperoleh nomor register sebelum ditetapkan menjadi Perda.
SEMBILAN RAPERDA MASUK PROGRAM 2027
Di luar dua regulasi tersebut, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sukabumi juga mulai memetakan pekerjaan legislasi untuk tahun depan. Propemperda 2027 memuat sembilan Raperda, terdiri atas lima usulan prakarsa DPRD dan empat usulan pemerintah daerah.
Juru bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Bayu Permana, menjelaskan bahwa delapan Raperda merupakan usulan baru, sedangkan satu lainnya berupa perubahan regulasi yang sudah berlaku. Seluruhnya dijadwalkan masuk pembahasan sepanjang 2027.
Dari jalur prakarsa DPRD, terdapat Raperda Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat dan Raperda Tata Kelola, Penyehatan, dan Penguatan Peran BUMD. Keduanya dijadwalkan pada Triwulan III.
Sementara itu, Triwulan II akan diisi pembahasan Raperda Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual (P4S), Raperda Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, serta Raperda Pelindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif.
Adapun empat usulan pemerintah daerah meliputi Raperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2026 pada Triwulan II, Raperda Perubahan APBD 2027 dan Raperda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Triwulan III, serta Raperda APBD 2028 pada Triwulan IV.
Dengan pembagian tersebut, empat Raperda ditargetkan masuk pembahasan pada Triwulan II, empat pada Triwulan III, dan satu pada Triwulan IV.
Propemperda ini ditetapkan melalui Keputusan DPRD Nomor 23 Tahun 2026. Proses penyusunannya diawali surat Bupati tertanggal 2 November 2026, kemudian dibahas Bapemperda bersama pimpinan komisi dan pemerintah daerah pada 13 November 2026 sebelum dibawa ke rapat paripurna.
TATA KELOLA DESA DAN PENATAAN PERANGKAT DAERAH
Juru bicara Komisi I, H. Iwan Ridwan, M.Pd., dalam laporannya menyampaikan hasil pembahasan dua Raperda yang akhirnya memperoleh persetujuan bersama.
Raperda tentang Desa menjadi salah satu regulasi yang memiliki cakupan cukup luas. Materinya tidak hanya mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa, tetapi juga menyangkut pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat.
Sejumlah aspek yang diatur meliputi kedudukan dan kewenangan desa, penataan pemerintahan desa, pemilihan kepala desa termasuk pemilihan antarwaktu melalui musyawarah desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, penghasilan aparatur desa, keuangan dan aset desa, hingga pengelolaan BUMDes dan kerja sama antardesa.
Regulasi tersebut juga mencakup lembaga kemasyarakatan, lembaga adat desa, perlindungan masyarakat hukum adat, serta pembinaan dan pengawasan oleh camat.
Sementara itu, perubahan keempat Perda Nomor 7 Tahun 2016 membawa penyesuaian pada tipologi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang. Melalui Raperda tersebut, tipologi dinas yang sebelumnya berada pada kategori C diubah menjadi kategori A.
Perubahan ini menyangkut penguatan kelembagaan perangkat daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pertanahan dan tata ruang. Penyesuaian struktur diharapkan membuat pembagian fungsi lebih jelas, sehingga pelaksanaan tugas dan pelayanan publik dapat berjalan lebih fokus dan profesional.
Perubahan regulasi tersebut juga menjadi landasan penyusunan struktur organisasi dan tata kerja melalui Peraturan Bupati, termasuk pengisian formasi jabatan dan pegawai serta tahapan penataan kelembagaan lainnya.
PENYESUAIAN APBD 2027
Dalam rapat yang sama, Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menindaklanjuti hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Raperda APBD 2027 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD 2027.
Evaluasi tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 903/Kep.656-BPKAD/2026 tertanggal 4 November 2026. Pembahasan bersama dilakukan pada 12 November 2026 untuk menyempurnakan kedua dokumen sesuai arahan gubernur.
Hasil pembahasan kemudian menjadi dasar keputusan pimpinan DPRD mengenai persetujuan penyempurnaan dan penyesuaian hasil evaluasi tersebut.
Dalam pendapat akhirnya, Bupati Sukabumi Asep Japar mengapresiasi pembahasan yang dilakukan DPRD, khususnya terhadap Raperda APBD 2027, Raperda tentang Desa, dan perubahan keempat Perda tentang perangkat daerah.
Menurutnya, Raperda Desa diharapkan menjadi payung hukum bagi pemerintahan desa untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sekaligus membuka ruang inovasi dalam menggali potensi lokal demi mendorong kemandirian serta kesejahteraan masyarakat.
Adapun perubahan tipologi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dinilai penting untuk memperkuat kapasitas organisasi dalam menjalankan urusan pemerintahan, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Bupati berharap seluruh kebijakan yang disepakati dapat memberikan dampak nyata terhadap pembangunan Kabupaten Sukabumi. Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD, menurutnya, tetap menjadi bagian penting dalam mewujudkan Kabupaten Sukabumi yang maju, unggul, berbudaya, dan berkah (Mubarakah). (***)
Editor : sin70



