Tegas, Presiden Joko Widodo Beri Pernyataan Terkait Penentuan Capres dan Cawapres 2024
Klik Today || Penentuan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) dalam kontestasi politik 2024, semakin menjadi pusaran yang mempunyai kekuatan besar.
Terkait penentuan Capres dan Cawapres yang siap bertarung di Pilpres 2024, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan dirinya tidak mempunyai kewenangan dalam menentukan hal tersebut.
“Perlu saya tegaskan saya ini bukan Ketua Umum Parpol, bukan Ketua Umum Partai Politik, bukan juga Ketua Koalisi Partai. Dan sesuai ketentuan Undang-Undang, yang menentukan capres dan cawapres itu partai politik dan koalisi partai politik. Jadi saya ingin mengatakan itu bukan wewenang saya,” tegas Presiden.
Hal tersebut diungkapkan Presiden Joko Widodo saat saat menyampaikan pidato kenegaraan di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (16/08/2023).
Presiden Jokowi menegaskan, kewenangan dalam penentuan capres dan cawapres ada di partai politik dan koalisi partai politik.
Jokowi menyebut, dirinya tidak memiliki kewenangan untuk menentukan capres dan cawapres di Pilpres mendatang.
Menurut Presiden, tantangan di masa mendatang tidak mudah, sehingga membutuhkan keberanian dan kepercayaan seorang pemimpin untuk mengambil keputusan yang sulit dan tidak populer.
“Ini adalah modal politik dalam memimpin sebuah bangsa besar seperti Indonesia,” ujar Presiden seperti dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet RI.
“Ini bukan tentang siapa yang jadi presidennya. Bukan, bukan itu, bukan itu. Tapi, apakah sanggup atau tidak untuk bekerja sesuai dengan apa yang sudah kita mulai saat ini, apakah berani atau tidak, mampu konsisten atau tidak. Karena yang dibutuhkan itu adalah napas yang panjang. Karena kita tidak sedang jalan-jalan sore, kita juga tidak sedang lari sprint, tapi yang kita lakukan harusnya adalah lari maraton untuk mencapai Indonesia Emas,” tandasnya.
Mewujudkan visi Indonesia maju, Presiden Joko Widodo menekankan upaya meraih Indonesia Emas 2045, merupakan upaya berkelanjutan dalam jangka panjang.
Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya seorang pemimpin memiliki kepercayaan publik, sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan suatu kebijakan.
Menurut Presiden, tantangan di masa mendatang tidak mudah, sehingga membutuhkan keberanian dan kepercayaan seorang pemimpin untuk mengambil keputusan yang sulit dan tidak populer.
“Ini adalah modal politik dalam memimpin sebuah bangsa besar seperti Indonesia,” ujar Presiden seperti dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet RI.
Jokowi menyebut, posisi presiden tidak senyaman yang dipersepsikan. Banyak tanggung jawab besar yang harus diemban dan berbagai permasalahan rakyat yang harus diselesaikan.
“Dengan adanya media sosial seperti sekarang ini, apapun, apapun bisa disampaikan kepada Presiden. Mulai dari masalah rakyat di pinggiran sampai kemarahan, ejekan, makian, dan fitnahan bisa dengan mudah disampaikan dengan media sosial,” ungkap Presiden.
Presiden Jokowi pun menyayangkan mulai hilangnya budaya santun dan budi pekerti luhur bangsa di tanah air.
Presiden mengatakan, saat ini kebebasan dan demokrasi justru digunakan masyarakat untuk melampiaskan kedengkian dan fitnah.
“Polusi di wilayah budaya ini sangat melukai keluhuran budi pekerti bangsa Indonesia yang besar,” ucap Presiden.
Jokowi berharap, seluruh pihak dapat bersatu menjaga moralitas ruang publik dan mentalitas masyarakat. (red/hms)
