Klik Today || Komisi X DPR RI mendorong guru di Kabupaten Garut untuk bisa mengikuti program Pendidikan Profesi Guru (PPG).
Selain meningkatkan kompetensi tenaga pendidik, hal itu juga untuk mendongkrak kesejahteraan para guru melalui tunjangan dari sertifikasi.
Anggota Komisi X DPR RI, Ferdiansyah, menyebutkan berdasarkan data yang diterimanya pada periode Januari hingga Maret 2026, terdapat 1.185 guru di Kabupaten Garut yang belum mengikuti PPG.
Riibuan guru tersebut terdiri atas aparatur sipil negara (ASN) berstatus PNS, PPPK, maupun non-ASN.
“Ya, kita akan mendorong karena data yang kami terima dari Januari sampai Maret (2026) ternyata masih ada 1.185 berstatus PNS, PPPK maupun di luar itu belum melakukan PPG,” ujar Ferdiansyah saat kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru Melalui Sertifikasi di Sabda Alam Convention Hall, Jalan Raya Cipanas, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut pada Selasa (3/3/2026).
Menurut Ferdiansyah, Komisi X DPR RI yang membidangi sektor pendidikan akan terus mendorong Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk memberikan perhatian serius terhadap para guru yang belum memperoleh kesempatan mengikuti PPG tersebut.
Ia menuturkan, DPR RI bersama Kemendikdasmen khususnya Dirjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru pada Direktorat Pendidikan Profesi Guru, berupaya memberikan pendampingan serta panduan teknis terkait pelaksanaan program PPG bagi seluruh guru, termasuk di Garut.
Langkah itu, kata Ferdiansyah, dilakukan agar proses pendaftaran hingga pelaksanaan PPG dapat berjalan lebih optimal.
“Jadi, yang kita undang ini adalah orang-orang yang memang calon-calon yang belum mengikuti PPG, nah harapannya juga dia sendiri selesai dari acara ini bisa mensolisasikan dan mengajak teman-temannya untuk melakukan kegiatan PPG,” ujar politisi Partai Golkar tersebut..
Ferdiansyah mengatakan, setiap tahun Kemendikdasmen menyelenggarakan PPG untuk semua guru yang mengajar di sekolah swasta maupun negeri agar bisa mengikuti program PPG.
Ia berharap, khusus guru di Kabupaten Garut seluruhnya bisa mengikuti PPG atau tuntas di tahun 2026 agar secepatnya mendapatkan sertifikasi yang bisa memberikan kesejahteraan bagi guru.
“Tahun ini harus tuntas, sebenarnya tahun lalu sudah tuntas, dan ternyata sampai sekarang Garut masih ada 1.185,” katanya.
Ferdiansyah menambahkan, bahwa program PPG tersebut tidak melihat sekolah swasta maupun negeri, atau yang sudah berstatus pegawai negeri sipil, PPPK, maupun PPPK Paruh Waktu, akan tetapi semuanya harus ikut PPG sesuai perintah undang-undang.
“Jadi semua guru harus ikut, tanpa kecuali, dan manfaatnya nanti dapat penghasilan satu kali gaji pokok,” ujarnya.
Elis Halisa, salah seorang guru SDN 3 Wanamekar, Kecamatan Wanaraja, Kabupaten Garut menyampaikan terima kasih dengan adanya kegiatan tersebut yang dinilai memberikan perhatian kepada guru agar mendapatkan kesempatan mengikuti PPG.
Ia yang mengaku sudah menjadi guru selama 18 tahun itu berharap tahun ini dapat dipanggil mengikuti program PPG karena sudah mendapatkan ijazah S1 sebagai salah satu syarat PPG.
“Iya saya mengajar di SD, mudah-mudahan ke depannya bisa ikut program PPG,” katanya.
Editor: Batama Ardiansyah
