NasionalUtama

Perang Pecah di Timur Tengah, Ini Tiga Dampak bagi Indonesia

Guru Besar Hukum Internasional, Hikmahanto Juwana dalam wawancara via daring pada Minggu (1/3/2026). (B Universe / Maria Gabrielle)

Klik Today || Perang pecah di Timur Tengah. Saling serang rudal terjadi antara Iran dengan Amerika dan Israel. Lantas bagaimana dampaknya bagi Indonesia?

Dikutip dari Investor.ID, Guru Besar Hukum Internasional Hikmahanto Juwana menuturkan, ada tiga potensi dari situasi geopolitik tersebut akan berdampak terhadap ekonomi dunia. Ketiga dampak tersebut perlu mendapat perhatian karena dapat berpengaruh terhadap ekonomi nasional.

Pertama, harga minyak akan menjadi mahal lantaran Selat Hormuz ditutup. Ia menjelaskan bahwa selat tersebut sudah tertutup untuk kapal tanker milik sipil, sehingga distribusi minyak berpotensi terganggu.

“Minyak akan menjadi mahal, karena mungkin Selat Hormuz ditutup yang saya dengar juga dari Angkatan Laut Iran, sudah mengatakan bahwa itu tertutup untuk kapal-kapal tanker yang sipil. Sehingga ini akan membuat harga minyak mahal,” ujar Hikmahanto Juwana kepada Beritasatu seperti dikutip dari Investor.ID , Senin (2/3/2026).

Kedua, perlambatan perekonomian dunia akibat terganggunya rantai pasok atau supply chain. Kondisi ini dinilai dapat berdampak pada negara-negara yang masih bergantung pada impor.

“Perlambatan terhadap perekonomian dunia, karena supply chain terganggu. Ini yang tentu kalau kita bergantung pada impor, biaya akan naik,” terangnya

Ketiga terkait perubahan dinamika geopolitik global. Hikmahanto Juwana menyoroti pendekatan yang dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

“Sekarang ini kelihatannya Trump mengatakan bahwa dia akan menciptakan perdamaian, tapi dengan adanya penggunaan kekerasan, penggunaan tarif. Menjadi pertanyaan bagi kita Indonesia, apakah kita masih setuju dengan cara-cara Trump?” ujarnya.

Ia mengungkapkan pendekatan tersebut perlu menjadi bahan evaluasi bagi pengambil kebijakan di Indonesia. Terutama dalam kaitannya dengan posisi Indonesia di Dewan Perdamaian atau Board of Peace.

“Karena Board of Peace ternyata yang Trump jalankan adalah perdamaian, tapi di-backup dengan kekuatan. Bukan di-backup dengan aturan, tetapi power base. Ini seharusnya menjadi evaluasi bagi pengambil kebijakan, bagaimana kita menyikapi hal ini,” tandasnya.

Editor: Batama Ardiansyah