Klik Today || Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi telah meminta kepala daerah di Bandung Raya untuk siaga terhadap bencana banjir. Bahkan, ia sudah meminta kepada Wali Kota Bandung M Farhan untuk mulai menata daerah aliran sungai dan drainase yang ikut berkontribusi terhadap banjir di Dayeuhkolot.
“Banjir Dayeuhkolot itu diperlukan kesatuan antara gubernur bupati dan wali kota. Sehingga kalimat saya waktu di DPRD menyatakan Pak wali kota perbanyaklah tenaga untuk membersihkan saluran alokasikanlah biaya ke situ. Kan, sebenarnya itu sinyal saya,” papar Dedi usai gelar pasukan apel siaga bencana di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (5/11/2025).
Dedi pun siap turun tangan untuk menyelesaikan persoalan banjir di Bandung Raya. Namun, ia meminta agar tindakannya tersebut tidak dicap sebagai one man show.
“Pemprov Jabar sudah identifikasi yang di Bandung itu. Apa yang mesti dilakukan kita sudah (identifikasi) dan kemudian kalau agak lamban nanti provinsi turun, tapi kalau gubernur turun, jangan dibilang one men show ya. Nanti kalau saya turun langsung, saya sikat semuanya. Jangan bilang one man show, karena ini darurat, saya tidak mesti lagi nunggu rapat,” tegansya.
Dalam konteks jangka panjang, Dedi menganalisa, ada beberapa problem yang menyebabkan banjir terus terjadi. Yakni, tata kelola sampah, aliran sungai, dan arsitektur.
Ia menjelaskan, hal pertama yang akan diubah yakni desain jembatan bakal dibuat melengkung agar sampan tidak tersangkut di jembatan yang saat ini bentuknya cenderung rata (flat). Dedi menyebut, kebijakan tersebut telah dilakukan di wilayah Purwakarta.
“Jadi, rata-rata banjir itu gini, jembatan pendek, jembatannya lurus, sampah tersangkut. Nah, maka jembatan-jembatan akan cara bertahap kami bongkar dan kami akan bangun melengkung. Kita bisa melihat di wilayah utara hari ini sudah agak ringan. Tidak seperti kemarin, karena aliran sungainya sudah mulai tertangani sebagian yang menjadi kewenangan provinsi,” paparnya.
Bahkan, Dedi tak segan untuk turun tangan di aliran sungai yang bukan kewenangan provinsi Jabar. Sebab, kata dia, bencana tidak memilih jalur kewenangan.
“Banti saya mau minta BPK jangan nyalahin provinsi kalau segala dihajar. Misalnya sungai kewenangan BBWS kita hajar nanti jangan salahin kita over kewenangan. Karena bencana tidak akan milih. Pokoknya kita hajar,” jelasnya.
“Pokoknya Jawa Barat semua kewenangan gubernur deh ya karena ini rakyat Jawa Barat. Nah, ini akan kita tangani ya. Jadi, itu tahapannya,” tandasnya.
Editor: Batama Ardiansyah
