Klik Today || Percepatan transformasi dan keterpaduan layanan digital nasional terus dilakukan melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).
Indonesia kini berada pada ambang sejarah baru dalam transformasi layanan digital dan segera menuju keterpaduan layanan digital nasional.
Demikian kata Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas usai menghadiri rapat terbatas (ratas) yang dipimpin Presiden Joko Widodo, di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (25/3/2024).
Ana menuturkan, melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, Presiden Jokowi telah menetapkan prioritas pada sembilan layanan utama yang akan segera diintegrasikan dalam platform digital nasional yang dinamakan INA Digital.
Ini adalah langkah besar menuju realisasi pemerintahan berbasis elektronik (e-government) yang efisien, lanjut Anas seraya menambahkan, Indonesia sedang terus bergerak sejak Perpres ini dibuat.
“Perpres Nomor 82 terkait dengan govtech, karena ternyata kita melihat bahwa hampir seluruh negara top 20 terbaik di dunia yang sistem pemerintah berbasis elektroniknya jalan mereka punya govtech, punya government technology,” ujarnya.
INA Digital yang akan dikelola Peruri ini bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah dalam satu portal, memudahkan akses bagi masyarakat, dan meningkatkan interoperabilitas antarkementerian dan lembaga.
“Alhamdulillah goverment development index kita di internasional naik 30 peringkat dari 107 ke 77. Kami optimistis kalau nanti ini dikerjakan kita akan melompat lagi indeks kita,” ujarnya, dikutip dari situs resmi Setkab, Senin (25/3/2024).
Beberapa layanan yang akan segera diintegrasikan termasuk administrasi kependudukan, pendidikan, kesehatan, kepolisian, bantuan sosial, dan keimigrasian.
Dikatakan Anas, Presiden Jokowi telah menginstruksikan agar seluruh kementerian berintegrasi dengan INA Digital paling lambat pada Mei mendatang, menandakan urgensi dan komitmen tinggi pemerintah dalam transformasi digital ini.
Editor: Batama Ardiansyah
