KLIK TODAY II Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menegaskan bahwa dirinya ingin penyusunan anggaran dilakukan sesuai dengan kebutuhan mendasar warga Jawa Barat. Caranya dengan tidak adanya campur tangan kelompok di luar pemerintahan dalam urusan pemerintahan
“Saya tidak ingin urusan pemerintahan ke depannya dicampuri oleh kelompok di luar pemerintahan,” tegasnya dalam pidato pertamanya di Hotel Mercure, Kota Bandung, Kamis (9/1/2025) setelah ditetapkan KPU sebagai Gubernur Jabar.
Dedi punya cara tersendiri supaya tidak direcoki kelompok di luar pemerintahan. “Saya tidak akan membentuk tim transisi. Karena itu cukup dilakukan antara gubernur terpilih dengan Pj Gubernur dan perangkatnya. Karena visi misinya sudah ada, dan dari sisi aspek kita didukung partai politik yang memiliki representasi anggotanya,” kata Dedi Mulyadi.
“Tujuannya untuk mengefisiensi pembiayaan. Menghindarkan pemerintah daerah dari ikut campur yang berasal dari luar perangkat daerah,” kata mantan Bupati Purwakarta dua periode ini.
Untuk itu, bila ada aspirasi dari masyarakat untuk pembangunan Jabar, Dedi mempersilahkan masyarakat untuk menyampaikannya melalui partai politik atau melalui perangkat daerah. Dengan demikian, tidak ada yang menyusun anggaran di luar perangkat kerja itu.
“Maksudnya agar pembangunan kita fokus mengarah kepada kebutuhan publik,” ujarnya.
Dedi Mulyadi menegaskan komitmennya untuk menyusun kebijakan anggaran yang berdampak langsung kepada kebutuhan dasar warga Jabar. Sejumlah prioritas akan lebih diutamakan seperti infrastruktur, pendidikan, hingga kesehatan.
“Kalau mau mengefisienkan anggaran, maka jumlah orang yang mengurus anggarannya harus sedikit. Karena semakin banyak, semakin banyak honor yang dikeluarkan, semakin dikit anggaran bagi publik,” pungkasnya.
Dedi Mulyadi juga mengapresiasi kondusivitas yang telah dijaga sepanjang tahapan Pilgub Jabar. Sebab hingga penetapan, tidak ada konflik yang muncul dan seluruh paslon menghormati hasil pilihan dari warga Jabar. (reri)***