Mentan Yasin Limpo Masih Hilang Kontak, Wakil Ketua KPK : Berharap Segera Temukan Jalan yang Benar

Klik Today || Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) masih dinyatakan hilang kontak di Eropa usai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dirinya sebagai tersangka.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nawawi Pomolango, meminta semua pihak berpikir positif berkaitan dengan hal ini.⁣⁣

SYL tengah terseret kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).

KPK tengah mengusut tiga cluster korupsi, yakni pemerasan dalam jabatan, penerimaan gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).⁣⁣

“Positif thinking saja, mungkin cuma tersesat, kita berharap agar yang bersangkutan bisa segera temukan jalan yang benar, balik ke Indonesia,” ujar Nawawi dalam keterangannya, Rabu (4/10/2023) seperti mengutip dari liputan6.

Sedangkan menurut Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi mengatakan, belum tahu keberadaan Syahrul hingga saat ini.

Ia mengungkapkan posisi terakhir Syahrul diketahui di Spanyol.

Harvick menjelaskan Syahrul ke Spanyol pada akhir September untuk kunjungan kerja. Ia berangkat bersama beberapa pejabat eselon I dan II Kementan.

Saat hendak pulang, Syahrul disebut berpisah dari rombongan. Harvick menyebut hal itu terjadi karena tiket pesawat rombongan terpisah-pisah.

“Wah insyaallah sih nggak ya (kabur karena kasus korupsi). Mudah-mudahan Kita doakan bersama-sama agar bisa selesai. Insyaallah,” ujarnya.

Harvick menambahkan bahwa pemerintah juga tengah mencari keberadaan Syahrul.

Sedangkan menurut Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Silmy Karim, posisi SYL masih belum berada di Indonesia. 

Silmy menjelaskan pada 24 September 2023 lalu, SYL memang tercatat meninggalkan Bandara Soekarno-Hatta melakukan penerbangan ke Qatar-Doha-hingga Roma.

Dari catatannya, SYL bepergian bakal kembali pada tanggal 30 September dan tiba di tanah air pada 1 Oktober.

Pihak Imigrasi sampai saat ini menyatakan belum memasukan SYL dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), karena belum ada surat rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Saya belum dapat surat dari KPK berkaitan dengan usulan ataupun putusan berkaitan dengan kebutuhan, dalam hal proses penyidikan di Komisi Pemberantasan Korupsi,” pungkasnya. (red)

Sumber : berbagai sumber

Editor : Marthin Reinhard